Revisi UU Penyiaran Untuk Jaminan Kebebasan Pers

Pihak Dewan Pers akan menganalisa keluhan pihak Asosiasi Layar Swasta Indonesia (ATVSI) berkaitan RUU Penyiaran yang tengah dibahas oleh Komisi I DPR. ATVSI mengamati terdapat kekeliuran sebab Dewan Pers tak dilibatkan dalam penggodokan pembahasan RUU hal yang demikian.

“Kami akan bersua nanti sembilan member Dewan Pers untuk merumuskan apa yang akan kami rekomendasikan terhadap Komisi I sebab Komisi I merupakan mitra kami. Perlu dicatat bahwa ATVSI, salah satu konstituen Dewan Pers,” sebut Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (23/10/2017).

BERITA TERKAIT : Siaran TV Digital Indonesia

Ketua ATVSI, Ishadi Soetopo Kartosapoetro, menghadap terhadap Dewan Pers untuk memperkenalkan keluhan bahwa pengajuan konsep single mux yang dikenalkan di DPR itu bersifat merugikan. Malahan dia menegaskan bahwa pengelolaan frekuensi single mux bersifat monopoli dan merugikan para pelaku penyiaran swasta.

“Kami perlu mendengar juga secara dekat dan seketika dari Pak Ishadi mewakili ATVSI. Seluruh keluhan, seluruh yang dikenalkan terhadap kami akan kami catat dan kami akan menyokong agar ada semacam pertemuan terbatas, FGD di antara konstituen kita kemudian mengundang pakar-pakar. Dari sana kemudian kami kaji mana resume yang terbaik,” terang Ketua Dewan Pers.

Yosep juga memperkenalkan, selama pembahasan RUU Penyiaran berkaitan single mux dan multi mux, pihak Dewan Pers tak pernah dilibatkan.

“Walaupun kita tahu bahwa isi siaran layar kaca swasta ada info. Di mana sebenarnya itu tak boleh dibatasi, tak boleh disensor, tak boleh dibatalkan, tak boleh dilarang dan tak boleh diintervensi oleh siapa malahan,” tegasnya.

Sebab itu, pihak Dewan Pers akan memberikan anjuran berkaitan resume RUU Penyiaran untuk set top box tv digital. Sekiranya pantas jadwal karenanya pembahasan RUU ini akan kembali dibahas pada Rabu nanti oleh Komisi I DPR sebelum menjelang masa reses.

 


Leave a Reply